Berita  

Masyarakat Resah Cuti Lebaran Belum Pasti Diperpanjang

cuti lebaran

Seruni.id – Pemerintah masih merasakan kegalauan dalam menentukan tambahan cuti lebaran 2018. Tentu saja kegalauan pemerintah tersebut membuat masyarakat dirugikan.

Tak sedikit masyarakat yang sudah merespon tambahan cuti lebaran yang sebelumnya sudah diumumkan pemerintah dengan membeli tiket serta mengatur jadwalnya berdasarkan tambahan cuti lebaran. Hal tersebut dilakukan masyrakat karena menyangka tambahan cuti yang sebelumnya telah diumumkan sudah final.

Memang sebelumnya dalam surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada 18 April lalu, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Agama dan Menteri Ketenagakerjaan, masa libur cuti lebaran pun diputuskan ditambah menjadi 11 hari. Hasil SKB tersebut pun sudah diumumkan oleh pemerintah.

Akan tetapi, pada tanggal 30 April lalu Menteri PAN-RB, Asman Abnur, mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat koordinasi kembali untuk mengambil keputusan terbaik. Hal tersebut memberikan arti bahwa SKB tersebut akan dievaluasi untuk mengakomodir masukan yang baru didapatkan pemerintah.

Baca juga: Moms, Libur Lebaran Menjadi 11 Hari

Sudah dapat dipastikan kegalauan pemerintah tersebut, jelas membuat masyarakat menjadi resah. Seperti yang dialami Fitri misalnya, Fitri mengaku sudah mempersiapkan acara sunatan untuk cucunya di masa libur tambahan lebaran itu.

“Sudah dibulat-bulatin tanggalan di saat itu. Cucu saya mau sunat , jadi kesempatan itu dimanfaatkan,” ujarnya saat diwawancarai tvOne Jumat 4 Mei 2018.

Fitri pun mengatakan, seluruh keluarga pun yang ada di luar kota sudah membeli tiket untuk hadir dalam acara tersebut. Kegalauan pemerintah ini jelas berpotensi merugikan diri Fitri dan keluarga besarnya..

“Saran saya, jangan diumumkan dulu sebelum evaluasi itu positif,” tegas Fitri.

Sangat bisa jadi hal tersebut juga yang dirasakan oleh banyak masyarakat yang sudah terlanjur menyesuaikan dengan tambahan cuti lebaran yang telah diumumkan pemerintah sebelumnya.