Seruni.id – Berselancar di media sosial, bagaikan memasuki gerbang penuh informasi dan perbincangan hangat. Di antara berbagai topik yang ramai diperbincangkan, muncul satu istilah baru yang menarik perhatian publik yaitu “Asian Value”. Munculnya istilah tersebut, sontak memicu rasa penasaran warganet, mendorong mereka mencari tahu makna dari Asian Value tersebut. Demi menjawab rasa penasaran dan menambah ilmu pengetahuan, yuk sama-sama kita jelajahi makna di balik istilah tersebut yang baru-baru ini menggemparkan media sosial. Simak baik-baik, ya!
Awal Mula Asian Value Ramai Diperbincangkan Warganet
Ramainya istilah Asian Value bermula dari podcast Total Poliitk yang mengundang komika Pandji Pragiwaksono sebagai bintang tamunya. Dalam podcast tersebut, Pandji sempat melontarkan pertanyaan soal dinasti politik kepada dua host, Arie Putra dan Budi Adiputro.
Kedua host tersebut sepakat, bahwa dinasti politik sah-sah saja. Arie berkata, bahwa pendapatnya mengenai dinasti politik berdasarkan Asian Value. Berangkat dari situ, Asian Value kemudian ramai diperbincangkan di media sosial bahkan hingga menjadi trending topik di X.
Apa Sih Asian Value?
Sebelum membahas definisi atau arti dari Asian Value, perlu kamu ketahui, bahwa ini bukanlah sebuah istilah baru. Asian Value pertama kali terdengar pada tahun 1900-an.
Michael Barr, profesor hubungan internasional di Universitas Flinders, dalam sebuah makalah pada tahun 2000 menyebut, saat itu Barat sedang menikmati tingkat kepercayaan yang belum pernah terjadinya sebelumnya di bidang politik dan ekonomi.
“Negara ini baru saja memenangkan Perang Dingin, Eropa merupakan sebuah Uni dan pasar semakin berlipat ganda, tumbuh dan menjadi semakin terbuka,” tulis Barr seperti yang dilaporkan SCMP.
AS dan Eropa merespons situasi ini dengan “antusiasme yang tidak seperti biasanya” untuk mengekspor demokrasi dan hak asasi manusia ke seluruh dunia.
Sementara di belahan dunia lain, Asia-Pasifik memandan Barat secara berbeda. Mereka merayakan kohesi sosial dan keberhasian ekonomi. Asia-Pasifik bangga bisa mencapai pertumbuhan tanpa “menderita akibat individualisme berlebihan”.
Kemudian, Barr juga menuliskan kombinasi kepercayaan diri Barat dan rasa insecure Asia mencapai puncaknya pada 1993. Ketika itu, serangkaian konferensi PBB tentang HAM bertepatan dengan ancaman Amerika untuk membatalkan status most favoured nation (MFN) disebabkan oleh catatan HAM-nya yang buruk.
“Ketegasan baru negara-negara Barat terahadap HAM dianggap sebagai upaya munafik untuk menjaga Asia tetap tunduk pada Barat secara politik dan ekonomi,” imbuh Barr.
Kondisi tersebutlah yang kemudian menciptakan argumen-argumen tentang Asian Value.
Empat Klaim Asian Value
Apa yang dimaksud dengan Asian Value? Hoon Chang Yau, profesor di University Brunei Darussalam, dalam makalah pada tahun 2004 menyebut, bahwa ada usul bahwa inti dari budaya dan identitas Asia bermuara pada nilai-nilai konsensus, harmoni, persatuan, dan komunitas. Berdasarkan teori tersebut, ada empat klaim yang muncul, yaitu:
- HAM tidak bersifat universal dan tidak dapat diglobalisasikan.
- Masyarakat Asia tidak berpusat pada individu tapi pada keluarganya.
- Masyarakat Asia menempatkan hak-hak sosial dan ekonomi di atas hak-hak politik individu.
- Adalah hak satu negara untuk menentukan nasib sendiri mencakup yurisdiksi domestik pemerintah atas HAM.
Hoon juga menyatakan, bahwa budaya orang Asia umumnya menjunjung tinggi nilai kolektifisme, di mana kepentingan keluarga dan negara diprioritaskan di atas kepentingan individu.
Merujuk pada poin keempat, hal ini berarti “negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, termasuk kebijakan hak asasi manusianya.”
Indonesia Menganut Asian Value
Berbagai negara di Asia menganut konsep Asian Value, termasuk Indonesia. Pada tahun 1993, Menteri Luar Negeri Ali Alatas memperingatkan bahwa, “pendekatan individualistis” terhadap HAM dapat menyebabkan ketidakstabilan dan anarki di negara. Kemudian, ia pun menyerukan “pemahaman timbal balik atas tradisi dan nilai-nilai sosial”.
Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, mengontruksikan Asian Value berdasarkan keyakinan bahwa HAM adalah bentuk “imperialisme budaya” terselubung. Mendiang Lee Kuan Yew dan eks Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, berpendapat memajukan hak-hak sipil dapat menghambat kemajuan ekonomi dan sosial di negara mereka.
Di sisi lain, ada sejumlah pemimpin negara yang tidak sepenuhnya sepakat dengan Asian value seperti, mantan pemimpin Taiwan Lee Teng Hui dan Aung San Suu Kyi dari Myanmar.
Lee berpendapat Asian value yang dianut Lee Kuan Yew berakar pada sistem dinasti Tiongkok. Lee mengaku percaya pada demokrasi dan kebebasan, bukan pada sistem politik di mana “seluruh keluarga ikut campur dalam politik.”
Kemudian, apa Asian Value masih relevan di masa kini?
Pengamat politik berkata argumen ini memang berhasil di beberapa dekade terakhir. Namun efektifitasnya berkurang sebab pemerintah menghadapi banyak masyarakat terpelajar yang terpapar ide-ide global.
Baca Juga: Nepotisme: Pengertian, Ciri, Jenis, dan Contohnya
