Seruni.id – Pemerintah Zionis Israel berencana menutup sekolah-sekolah bagi anak-anak Palestina yang dijalankan oleh UNRWA. Terdapat tujuh sekolah yang melayani 3.000 murid. Jika hal ini terjadi, maka Israel melanggar Konvensi Pengungsi tahun 1946, atas rencananya untuk menutup sekolah bantuan Palestina di Yerusalem Timur.
Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Palestina mengatakan, pemerintah Israel tidak memberi tahu kelompok itu mengenai rencana penutupan sekolah-sekolah yang dikelola UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) di Yerusalem Timur yang diduduki.
Media Israel bahkan melaporkan bahwa Dewan Keamanan Nasional negara tersebut akan mencabut izin yang memungkinkan sekolah-sekolah UNRWA beroperasi mulai tahun ajaran berikutnya, tepatnya 2020 mendatang. Dan akan digantikan oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh kota Yerusalem, tetapi yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Israel.
“Keberadaan UNRWA di Yerusalem bukan merupakan hadiah dari Israel,” tegas Sami Meshasha, juru bicara UNRWA dalam sebuah pernyataan pers, Minggu (20/1).
“Terdapat perjanjian bilateral yang mengikat Israel untuk menghormati instalasi lembaga, yurisdiksi, dan kebebasan di Yerusalem,” jelasnya.
“Selain itu, Israel adalah pihak pada Konvensi Pengungsi tahun 1946, dan upaya-upaya semacam itu akan melanggar Konvensi ini,” tambah Sami.
UNRWA sendiri mengelola tujuh sekolah tersebut di dua kamp pengungsi, Yerusalem Timur. Dan melayani total 3.000 siswa. Rencana Pemerintah Zionis Israel tentu menjadi pukulan, setelah keputusan Amerika Serikat tahun lalu untuk menghentikan pendanaannya.
Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan bahwa keputusan Israel merupakan“penghinaan langsung terhadap masyarakat internasional, dan mengabaikan hukum, keputusan, serta lembaganya.
“Langkah provokatif ini sengaja menargetkan para pengungsi Palestina serta hak-hak mereka dijamin oleh hukum internasional dan kemanusiaan,” jelas Hanan dalam sebuah pernyataan yang dibawakan oleh kantor berita resmi Palestina Wafa.
“Hal ini juga menargetkan Yerusalem dan lembaga-lembaganya dalam kerangka strategi negara kependudukan untuk Yahudisasi Kota Suci, mempromosikan kebijakan pembersihan etnis, pemindahan paksa, memperluas kontrol atas semua aspek kehidupan, dan memaksakan fakta-fakta baru di lapangan,” tambahnya.
Bahkan, pada bulan Oktober 2018 lalu, mantan walikota Israel, Nir Barakat, menuduh layanan UNRWA beroperasi secara ilegal, dan memberikan hasutan pada Israel.
“Kami mengakhiri kebohongan ‘masalah pengungsi Palestina’ serta upaya menciptakan kedaulatan palsu dalam kedaulatan,” ucap Barkat saat itu.
Ia juga mengatakan jika sekolah, klinik, dan pusat olahraga di antara layanan lain akan dialihkan ke pihak berwenang Israel.
Baca Juga: Kekejaman China pada Muslim Uighur Kembali Terungkap, Berikut Kesaksian Korban
UNRWA yang didirikan pada tahun 1949 setelah 700.000 warga Palestina secara paksa dipindahkan dari rumah mereka sendiri oleh paramiliter Zionis menjelang pembentukan negara Israel, saat ini tetap menyediakan layanan untuk lima juta pengungsi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang sedang diduduki, serta Yordania, Lebanon dan Suriah.
Warga Palestina di Yerusalem Timur memiliki kartu tempat tinggal di Israel, tapi bukan merupakan warga negara Israel. Selama beberapa dekade, mereka kerap mengeluhkan diskriminasi sistematis yang dilakukan oleh pihak kota, dalam cara mendistribusikan layanan.
View this post on Instagram
Padahal, bagi anak-anak, sekolah di manapun itu, menjadi tempat untuk belajar, bermain, dan mengembangkan diri. Harapan akan masa depan, mereka bangun lewat sekolah. Begitupun dengan anak-anak Palestina.
Lantas, apakah kita tega membiarkan pemerintahan Zionis yang sudah menduduki wilayah tempat mereka dilahirkan ini merenggut itu semua?
